PKS: Aparat Penegak Hukum Yang Harus Diperbaiki Bukan Sistem Hukum

Senin, 11 Juni 2012

“Kalau kita mau jujur, masyarakat sebenarnya melihat eksistensi negara itu dari penegakan hukum yang diterapkan." -Nasir Djamil-

[mpr.go.id] - Kalau kita ingin memotret penegakan hukum di Indonesia dan melihat respon masyarakat terhadap penegakan hukum, harus diakui dan disadari memang masih jauh dari harapan.

Artinya penegakan hukum yang obyektif dan berkeadilan yang transparan dan akuntabel itu belum dirasakan semuanya oleh rakyat terutama masyarakat menengah kebawah. Itulah makanya muncul anggapan-anggapan sinis, kalau penegakan hukum di Indonesia itu dirasakan rakyat hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia sangat merindukan penegakaan hukum yang adil dan seimbang tanpa mengenal status.

Hal ini diungkapkan anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil sebagai salah satu narasumber utama dalam rekaman/taping program acara dialog 4 pilar ‘Coffe Break’ TV One, di Lobby Epicentrum Walk, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/6).

“Kalau kita mau jujur, masyarakat sebenarnya melihat eksistensi negara itu dari penegakan hukum yang diterapkan. Semakin bagus penegakkan hukum, maka semakin eksislah negara tersebut di mata masyarakat. Sebaliknya semakin rendah kualitas penegakan hukum, maka semakin rendah pula eksistensi negara di mata masyarakat,” ujarnya.

Penegakan hukum, lanjut Nasir, tidak dapat ditawar lagi harus seimbang. Siapapun dia harus sama di mata hukum. Mata hukum seharusnya tidak mengenal profesi dan status.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Deding Ishak dengan tegas mengatakan bahwa banyak penerapan penegakkan hukum di Indonesia sangat sarat dengan diskriminasi, manipulatif dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Faktanya, lihat saja ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak oknum pejabat yang tersangkut masalah hukum terutama korupsi, karena dia memiliki uang dan kekuasaan dan memiliki akses ke hukum, proses hukumnya sangat lambat. Kalaupun diproses hasilnya belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Agar penegakkan hukum di Indonesia berkualitas baik dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Nasir dan Deding sepakat bahwa kuncinya ada di masalah integritas, etika juga keteladanan para aparat penegakan hukum.

“Yang harus diperbaiki adalah aparat penegak hukumnya bukan sistemnya. Kalau sistem hukumnya baik dan berkualitas, tapi aparat penegak hukumnya ‘jelek’ dalam artian tidak akuntabel, koruptif, manipulatif, intinya integritas moralnya sangat jelek, maka sistem hukum sebaik apapun akan sangat mudah dirubah-rubah, direkayasa seenaknya menurut kepentingannya. Sebaliknya, kalau aparat penegak hukumnya integritas moralnya sangat baik, akuntabel, jujur, amanah, maka sistem yang jelek sekalipun akan diperbaiki hingga sempurna,” tandas Nasir.