Post By PKS KOBAR
Jakarta (11/5) Pelaksanaan otonomi daerah yang sampai saat ini berjalan dinilai masih gagal dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Padahal tujuan utama dari otonomi daerah adalah mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada rakyat daerah. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Yan Herizal, Jumat (11/5/2012) di Jakarta. “Tujuan penerapan otonomi daerah yang terpenting adalah terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif dan cepat, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di daerah,” katanya.
Menurut Anggota Pansus RUU Pemerintahan Daerah ini, kondisi buruknya pelayanan publik selama ini sangat disayangkan, mengingat pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah daerah berinteraksi secara langsung dengan rakyat, serta amat berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan. “Melalui pelayanan publik itulah, berbagai produk pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan rakyatnya disampaikan,” katanya.
Belum optimalnya pelayanan publik di daerah itu, antara lain disebabkan oleh faktor regulasi yang belum jelas dalam ranah pembagian tugas antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. “Sebagai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum mengatur pembagian yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dalam menangani suatu urusan. Sehingga yang terjadi adalah adanya kecenderungan saling klaim antara institusi pemerintah di atas dengan di bawahnya,” ungkap politisi PKS ini.
Dampak buruk dari tidak jelasnya pembagian tugas itu, membuat terjadinya tumpang tindih atau terbengkalainya suatu urusan. Sehingga pelayanan publik tidak berjalan optimal. “Untuk itulah pada revisi UU Pemerintahan Daerah yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI, diharapkan mampu menghasilkan regulasi desentralisasi yang jelas dan efektif. Sehingga menghilangkan konflik dan tumpang tindih kewenangan antar pemerintahan,” pungkasnya.
Menurut Anggota Pansus RUU Pemerintahan Daerah ini, kondisi buruknya pelayanan publik selama ini sangat disayangkan, mengingat pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah daerah berinteraksi secara langsung dengan rakyat, serta amat berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan. “Melalui pelayanan publik itulah, berbagai produk pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan rakyatnya disampaikan,” katanya.
Belum optimalnya pelayanan publik di daerah itu, antara lain disebabkan oleh faktor regulasi yang belum jelas dalam ranah pembagian tugas antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. “Sebagai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum mengatur pembagian yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dalam menangani suatu urusan. Sehingga yang terjadi adalah adanya kecenderungan saling klaim antara institusi pemerintah di atas dengan di bawahnya,” ungkap politisi PKS ini.
Dampak buruk dari tidak jelasnya pembagian tugas itu, membuat terjadinya tumpang tindih atau terbengkalainya suatu urusan. Sehingga pelayanan publik tidak berjalan optimal. “Untuk itulah pada revisi UU Pemerintahan Daerah yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI, diharapkan mampu menghasilkan regulasi desentralisasi yang jelas dan efektif. Sehingga menghilangkan konflik dan tumpang tindih kewenangan antar pemerintahan,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Tidak ada komentar: