“Kami apresiasi keberanian KPK ini. Ini memang masuk dalam kewenangan KPK menyidik kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum, termasuk Polri.” Jelas Anggota Komisi I DPR RI ini di Jakarta, Selasa, (31/7).
Muzzammil meminta agar Polri tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. “Jika Polri tidak kooperatif maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Wibawa Polri dihadapan publik akan semakin anjlok sehingga Polri tidak dipercayai lagi oleh masyarakat” Jelasnya.
“Polri sebaiknya menjaga wibawa penegak hukum dan menunjukan dukungannya dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam lembaganya sendiri. Publik sudah tahu yang terjadi hari ini melalui media massa. Jadi jangan ditutup-tutupi.” Sarannya.
Untuk itu Muzzammil berharap semua pihak mendukung kinerja KPK dan jangan sekali-sekali melemahkan peran dan fungsi KPK, terutama fungsinya sebagai penyidik dalam kasus korupsi.
“Jika fungsi penyidikannya dihapuskan maka KPK tidak akan lagi bertaji.” Ujarnya.
Kendati demikian, politisi PKS dari Lampung ini meminta agar semua pihak tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah kepada oknum perwira Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum adanya putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap.
“Sebelum ada putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap maka kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena ini memang hak setiap warga negara, termasuk kepada aparat kepolisian.” Tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
Tidak ada komentar: