Selasa, 24 April 2012

Memahami Pascaislamisme PKS | Bedah Buku 'Dilema PKS' oleh JIL

Memahami Pascaislamisme PKS | Bedah Buku 'Dilema PKS' oleh JIL

Minggu, 22 April 2012

Oleh Saidiman Ahmad
Manajer JIL | Media Indonesia (22/4/12) hal. 22


AKHIR-AKHIR ini elite politik nasional dibuat bingung oleh perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang tergabung dalam koalisi, khususnya, melihat sikap PKS tidak dapat `dipegang'.

Untuk mencermati sikap politik PKS, secara mundur bisa diselisik dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, 26-30 Maret 2012. Pada gawe itu PKS mengusung tema Bekerja dalam kebinekaan untuk kejayaan bangsa.

Tema kebinekaan itu tidak mengejutkan. Pada 2008, PKS malah menyelenggarakan mukernas di Bali dengan menampilkan logo hitam kuning mereka bersinar dari balik pura. Pada Pemilu 2004, partai ini bahkan menanggalkan slogan islamisme dan menggantinya dengan `bersih dan peduli'. Apakah itu pertanda telah terjadi pergeseran orientasi?

Olivier Roy, Asef Bayat, dan beberapa pengamat lain menyebut gejala tersebut sebagai pascaislamisme, ketika demokrasi mulai diterima. Hal itu juga terjadi pada Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir serta Partai an-Nahdla di Tunisia.

Pada argumen instrumentalisme itulah terletak potensi demokratis dari kelompok Islam. Demikianlah yang terjadi pada PKS, yang bertumbuh dari gerakan Islam, kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik dan sepenuhnya terlibat dalam proses demokratisasi pascaotoriterisme Orde Baru.

PKS menjadi bagian dari demokrasi Indonesia tanpa harus menanggalkan sepenuhnya agendaagenda politik Islam.

Al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah, kenapa tidak?

Buku Dilema PKS: Suara dan Syariah karya Burhanuddin Muhtadi ini memotret dengan sangat baik dan detail dinamika gerakan PKS sejak masa embrionya dengan menggunakan pendekatan teori gerakan sosial.

Melalui teori struktur kesempatan politik (political opportunity structure), perubahan yang terjadi pada gerakan tarbiah menjadi parpol dijelaskan berdasarkan perubahan sosial politik. Dalam hal ini, Burhanuddin menggunakan teori gerak dua arah struktur kesempatan politik, yakni faktor internasional dan domestik (h 95). Pada level internasional, kelahiran gerakan tarbiah pertamatama didorong ke menangan revo lusi Iran 1979. Dorongan faktor internasional kedua muncul dari kebijakan luar negeri Arab Saudi yang menjadi begitu royal memberi bantuan finansial bagi gerakan Islam seluruh dunia.

Di Indonesia, berkah finansial petro-dollar Saudi ditadah oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang kemudian mempercepat proses gerakan tarbiah di kampus-kampus sekuler.

Pada level domestik, perubahan sistem politik sejak masa Orde Baru membawa pengaruh pada gerakan tarbiah. Represi terhadap `Islam politik' memaksa para aktivis Islam politik bergerak di bawah tanah. Mereka menjadikan masjid-masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah spiritual.

Perubahan sikap Soeharto terhadap kelompok Islam sejak 1980-an membuat gerakan ini lebih terorga nisasi dengan membentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK) kemudian Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Segera setelah Soeharto melemah dan kehilangan daya represifnya, gerakan ini tampil lebih agresif dan politis dengan mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Jatuhnya rezim Soeharto membuka lebar-lebar peluang bagi gerakan ini untuk mengubah gerakan menjadi partai politik.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengajari para aktivis gerakan tarbiah menjadi lebih pragmatis dan mengikuti logika elektoral. Kini, pada PKS, hampir tidak ada lagi ideologi Islam yang tersisa, selain hanya sebagai slogan yang diteriakkan saat demonstrasi massal. Pada level kebijakan publik, mereka sepenuhnya partai politik demokratis. (Saidiman Ahmad/Manajer JIL/M-1)

*sumber: MEDIA INDONESIA (22/4/12) hal. 22 Kolom 'Jendela Buku'

Bookmark and Share
Artikel yang berhubungan :

0 komentar:

Posting Komentar